Padang, 8 September 2025 — Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menargetkan seluruh arsip inaktif di lingkungan Setda selesai dikelola dan ditata di Gedung Record Center sebelum akhir tahun 2025. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola kearsipan pemerintahan, agar penyimpanan dokumen lebih tertib, aman, dan mudah ditelusuri saat dibutuhkan.
Kepala Biro Umum Setda Sumbar, Edi Dharma, menegaskan bahwa keberadaan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga memori kolektif dan mendukung kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
“Arsip bukan sekadar tumpukan dokumen, tetapi aset informasi yang bernilai penting. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan sesuai standar,” ujar Edi Dharma dalam keterangannya di Padang, Senin (08/09/2025).
Saat ini, proses penyerahan dan penataan arsip terus berlangsung. Sejauh ini baru tujuh unit kerja/stakeholder yang telah menyerahkan arsip inaktif kepada Biro Umum, yaitu Arsip Gubernur, Arsip Wakil Gubernur, Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Pimpinan, Biro Pemerintahan, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Biro Umum.
“Dari total sembilan biro di lingkungan Sekretariat Daerah, baru empat yang menyerahkan arsip secara penuh, sementara lima lainnya masih berproses,” jelasnya.
Program penertiban arsip ini dilakukan melalui penyusunan dokumen sesuai klasifikasi, pengamanan fisik arsip, serta peningkatan aksesibilitas arsip saat dibutuhkan untuk pelayanan publik maupun kepentingan administrasi pemerintahan.
Langkah ini juga merupakan tindak lanjut implementasi regulasi kearsipan, di antaranya Permendagri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
Biro Umum menyatakan komitmennya untuk terus mendorong seluruh unit kerja tertib arsip dan memastikan fasilitas Record Center menjadi pusat penyimpanan yang memenuhi standar keamanan serta kemudahan temu kembali informasi.
“Tata kelola arsip yang baik adalah fondasi penting dalam membangun pelayanan pemerintah yang transparan, responsif, dan berkualitas,” tambah Edi Dharma.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar